Ceritaseputarlamteng.com, LAMPUNGTENGAH- Kebijakan penarikan biaya sebesar Rp100.000 per siswa kelas X di SMAN 1 Terbanggibesar untuk pengadaan sampul rapor dan foto menuai sorotan tajam. Persoalan ini mencuat setelah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Lampung Tengah, Frengki Dozan, yang juga bertindak sebagai orang tua wali murid, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran di lingkungan sekolah negeri tersebut.
Frengki mengungkapkan, informasi penarikan biaya itu disampaikan oleh wali kelas kepada para orang tua dengan dalih tidak tersedianya anggaran sekolah, meskipun disertai keterangan bahwa pembayaran tersebut tidak bersifat memaksa. Kendati demikian, ia menilai persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar nominal rupiah.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal Rp100.000. Masalah yang lebih mendasar adalah transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, akuntabilitas penggunaan dana publik, dan perlindungan hak orang tua agar tidak dibebani biaya tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Frengki, Senin (9/11/2026).
Pihaknya mempertanyakan bagaimana perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional maupun BOS Daerah selama ini. Menurutnya, alasan ketidaktersediaan anggaran tidak boleh menjadi jawaban instan tanpa ada penjelasan rinci mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Selain itu, LPAI Lampung Tengah menyoroti pernyataan “tidak wajib” yang dinilai tidak serta-merta menghilangkan keharusan pihak sekolah untuk menjelaskan dasar penarikan tersebut. Orang tua berhak mengetahui apakah pungutan itu murni sumbangan sukarela tanpa tekanan, atau kewajiban terselubung yang membebani keluarga siswa.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala SMAN 1 Terbanggibesar, Ibrahim Malik, saat ditemui di ruangannya memberikan pengakuan terbuka. Ia membenarkan adanya penarikan biaya tersebut karena pihak sekolah mengaku tidak memiliki pos anggaran untuk pengadaan sampul rapor dan foto siswa.
Namun secara mengejutkan, Ibrahim mengakui bahwa praktik penarikan tersebut secara aturan memang tidak dibenarkan karena tidak bisa dianggarkan melalui Dana BOS.
Saat disinggung mengenai bukti transaksi, Ibrahim secara terus terang menyatakan pihaknya sengaja tidak mengeluarkan kuitansi pembayaran demi menghindari risiko di kemudian hari.
“Saya rasa tidak perlu menggunakan bukti kuitansi sebab nanti akan menjadi persoalan baru jika pihak sekolah mengeluarkan kuitansi pembayaran. Dilema sebenarnya, tapi praktik ini sudah menjadi tradisi tahunan, saya kan baru di sini jadi ikut mana baiknya saja,” pungkas Ibrahim.
Menyikapi pengakuan tersebut, pihak wali murid dan LPAI Lampung Tengah mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta instansi pengawas terkait segera turun tangan melakukan penelaahan. Langkah ini dinilai penting agar tata kelola keuangan di SMAN 1 Terbanggibesar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sekolah negeri harus menjadi teladan dalam tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi bukanlah ancaman bagi sekolah, melainkan fondasi dari kepercayaan publik,” pungkas Frengki.








