Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 kembali menegaskan pentingnya penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai bentuk penghargaan atas tugas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi aparatur desa, kepastian siltap tentu menjadi kabar baik. Sebab selama ini masih ada desa yang mengalami keterlambatan pembayaran penghasilan perangkat akibat kondisi keuangan daerah maupun persoalan administrasi pencairan.
Padahal perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah. Dari mengurus surat-menyurat, pelayanan administrasi kependudukan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan program pemerintah, semuanya bersentuhan langsung dengan perangkat desa.
Karena itu, wajar apabila negara mulai memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan aparatur desa.
Namun di sisi lain, peningkatan perhatian terhadap siltap juga membawa harapan besar dari masyarakat. Rakyat tentu ingin kesejahteraan aparatur diiringi dengan peningkatan disiplin, pelayanan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Jangan sampai siltap terus naik, tetapi pelayanan publik tetap lambat, kantor desa sering kosong, atau administrasi masyarakat dipersulit.
PP Nomor 16 Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas pemerintahan desa secara menyeluruh. Aparatur desa bukan hanya dituntut memahami administrasi, tetapi juga harus mampu menjaga etika pelayanan dan transparansi penggunaan anggaran desa.
Persoalan lain yang sering menjadi keluhan di lapangan adalah ketimpangan kemampuan keuangan desa dan daerah. Ada desa yang mampu membayar siltap tepat waktu, tetapi ada pula yang masih bergantung penuh pada transfer pemerintah daerah sehingga pencairannya kerap terlambat.
Akibatnya, tidak sedikit perangkat desa yang harus mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi seperti ini tentu dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pengaturan siltap tidak berhenti pada aturan normatif semata, melainkan benar-benar didukung sistem pencairan yang jelas, tepat waktu, dan tidak berbelit.
Selain soal kesejahteraan, publik juga berharap adanya evaluasi kinerja aparatur desa yang lebih objektif. Sebab siltap sejatinya bukan sekadar hak, tetapi juga melekat tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat desa tidak menuntut pelayanan yang mewah. Mereka hanya ingin aparatur yang hadir ketika dibutuhkan, terbuka terhadap kritik, serta mampu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Pada akhirnya, siltap bukan hanya soal angka penghasilan. Lebih dari itu, siltap adalah bentuk kepercayaan negara kepada aparatur desa agar mampu menjalankan amanah pelayanan dengan jujur, disiplin, dan berpihak kepada masyarakat.(WP)foto
